solusi pertumbuhan penduduk

Setelah membaca artikel yang diatas saya berpendapat bahwa Indonesia merupakan sebuah pulau yg memiliki jumlah penduduk paling padat. Kepadatan penduduk ini di sebabkan oleh faktor2 tertentu seperti terjadinya kepadatan penduduk, karena angka kelahiran di Indonesia tidak di batasi dan kebanyakan penduduk Indonesia melakukan nikah dini yang menyebabkan angka kelahiran semakin meningkat dan juga laju pertumbuhan yang tidak terkontrol. Selain itu disebabkan karena adanya perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain dengan tujuan untuk menetap di daerah tujuan, yang biasa terjadi secara permanent.
Pertumbuhan penduduk banyak menyebabkan pengaruh dan dampak dampak negative lainnya. Ada hal yang perlu dilakukan untuk menekan pesatnya pertumbuhan penduduk, yaitu :

1. melaksanakan program KB atau Keluarga Berencana untuk membatasi jumlah anak dalam suatu keluarga secara umum atau missal sehingga dapat mengurangi jumlah angka kelahiran.
2. menunda masa perkawinan.
3. penambahan dan penciptaan lapangan kerja,
4. meningkatkan kesadaran dan pendidikan kependudukan.
5. mengurangi kepadatan penduduk dengan program transmigrasi.
6. meningkatkan produksi dan pencarian sumber makanan.

sumber : www

pertumbuhan penduduk

Pertambahan Penduduk Ancaman Serius untuk Bangsa

Metrotvnews.com, Pekanbaru: Pertambahan penduduk yang terus membludak merupakan ancaman serius bangsa. untuk itu dibutuhkan aksi menekan laju pertumbuhan penduduk tersebut melalui implementasi berbagai program termasuk Keluarga Berencana.

 Demikian ungkap Sekretaris Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wilayah Riau, Said Masri, dalam acara Pelatihan Dasar Umum Bagi Para penyuluh Program KB se-Provinsi Riau di Pekanbaru, Senin (5/12).

 Saat ini, jumlah penduduk Indonesia sekitar 230 juta jiwa lebih, dan sekitar 5,5 juta lebih di antaranya berada di Riau. "Jumlah ini sudah sangat meningkat, hingga diprediksi sekitar 30-35 tahun ke depan, jumlah tersebut akan membengkak hingga dua kali lipat," ungkapnya.

 Tingginya jumlah penduduk tersebut, akan menjadi beban berat Negara. Apalagi, banyak di antara penduduk tersebut yang tidak produktif. Said menambahkan, ancaman ledakan penduduk sudah di depan mata. Dampaknya bahkan membahayakan perekonomian bangsa.

 Untuk itu, sudah menjadi kewajiban semua komponen bangsa untuk turut serta mencegah terjadinya ledakan penduduk, dengan menjalani segala program menekan angka jumlah penduduk di Tanah Air. "Penekanan ini sudah selayaknya kita lakukan bersama, mengingat beban negara yang semakin tahun terus memberat. Perekonomian juga dapat terus melemah akibatnya," pungkasnya.(Ant/****)

sumber : www.google.co.id

solusi korupsi

Setelah saya membaca artikel diatas saya berpendapat bahwa Akhir-akhir ini masalah korupsi sedang hangat-hangatnya dibicarakan publik, terutama dalam media massa baik lokal maupun nasional. Korupsi juga bukan lagi hal aneh di dunia ini. Korupsi, tidak semata-mata berbentuk penyelewengan dana/uang. Namun bisa juga berarti penyelewengan waktu atau hal lain yang masih berhubungan dengan penyalah gunaan/ penyelewengan demi keuntungan pribadi atau golongan.

Korupsi, juga bisa menjadi permasalahan yang sepele, dan bisa juga menjadi masalah yang sangat pelik. Korupsi terjadi karena adanya peluang. Peluang ini bisa diciptakan, bisa juga merupakan celah yang telah ada untuk dimanfaatkan. Seperti kita ketahui, dana yang diselewengkan dari tindak korupsi adalah dana yang berasal dari rakyat.

          Korupsi juga dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut tidak stabil dan akan mengakibatkan rutuhnya sebuah negara dan juga akan menimbulkan sikap mental pejabat yang selalu mencari jalan pintas dan menghalalkan segala cara. Untuk itu korupsi perlu ditanggulangi secara tutas agar negara dapat mencapai tujuannya, ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya korupsi, yaitu :

1. 1.         Memulai dari diri kita sendiri
2. 2.   Pemimpin harus memberikan contoh yang baik terhadap pegawai pemerintahan juga terhadap rakyatnya.
3. 3.     Memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap orang melakukan korupsi.

su

sumber : www.google.com

korupsi

Selasa, 23 Agustus 2011

Perkara Korupsi Mantan Bupati Banyuwangi Raib

Mantan Bupati Banyuwangi, Ratna Ani Lestari

Banyuwangi - Kasus korupsi yang melibatkan mantan Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari, tidak jelas kelanjutannya. Kejaksaan Agung yang menanganinya belum membawa perkara itu ke pengadilan. Ini terlihat dari sembilan nama kepala daerah maupun mantan kepala daerah yang terlibat kasus korupsi, tidak terdapat nama Ratna Ani Lestari.

Seperti diberitakan sebelumnya, sembilan nama tersebut adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, Muhtaddin Sera'I; Bupati Batang, Jawa Tengah, Bambang Bintoro; Bupati Bulungan, Budiman Arifin; Walikota Medan, Rahudman Harahap; Bupati Kolaka, Buhari Matta; Gubernur Kalimantan Timur, Awang Farouk Ishak; Gubernur Kalimantan Selatan, Rudi Arifin; Wakil Bupati Purwakarta, Dudung B Supari; serta Bupati Kepulauan Mentawai Edison Seleleobaja.

Kasus mereka tidak bisa segera dibawa ke pengadilan karena penyidik kejaksaan belum mendapatkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkaitan dengan penentuan kerugian negara.

Jaksa Agung Basrief Arief beralasan tidak bisa mengintervensi kewenangan BPKP. Apalagi audit dilakukan BPKP di daerah masing-masing kepala daerah yang terlibat korupsi.

Ihwal perkara yang melibatkan Ratna Ani Lestari, wartawan berupaya meminta penjelasan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Andhi Nirwanto. Namun hingga Senin sore ini, 22 Agustus 2011, pertanyaan yang diajukan wartawan melalui pesan pendek ke telepon selulernya tidak mendapatkan jawaban.

Sebelum meminta penjelasan Andhi Nirwanto, wartawan meminta penjelasan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Marwan Efendi. Ketika perkara Ratna ditangani Kejagung, Marwan menjabat Jampidsus.

Menurut Marwan, kendalanya karena perhitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan belum diterima penyidik kejaksaan. “Itu masih ada persoalan perhitungan kerugian negara oleh BPK. Kami angkat perkara itu karena menurut BPK ada pos anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” kata Marwan melalui pesan pendeknya kepada Tempo, Jumat, 19 Agustus 2011.

Ratna Ani Lestari diduga terbelit kasus penggelembungan ganti rugi lahan untuk pembangunan lapangan terbang Blimbingsari, Banyuwangi. Bupati Banyuwangi periode 2005-2010 itu menjadi Ketua Tim Pembebasan Tanah tahun 2006 – 2007. Akibat penggelembungan harga tersebut, sesuai hasil audit BPK, terdapat kerugian negara Rp 19,76 miliar. Berdasarkan fakta tersebut, Kejagung menetapkan Ratna sebagai tersangka sejak 29 Agustus 2008.

Kasus tersebut juga melibatkan banyak pejabat Banyuwangi, termasuk mantan bupati sebelum Ratna, yakni Samsul Hadi dengan kerugian negara Rp 21,2 miliar. Pejabat lainnya adalah mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuwangi, Nawolo Prasetyo; mantan Pelaksana Tugas kepala BPN, Suharno; mantan Sekretaris Kabupaten Sujiharto; mantan Kepala Bagian Perlengkapan Sugiharto; mantan Camat Kabat, Sugeng Siswanto; dan mantan Kepala Desa Pengantigan, Effendi.

Samsul Hadi dan enam pejabat tersebut dikenal dengan para tersangka jilid I. Adapun Ratna masuk jilid II. Bersama Ratna ikut terseret mantan Kepala Bagian Umum yang juga pernah menjabat Kepala Dinas Peternakan, Budiyanto: dan mantan Kepala Dinas Perhubungan, Bambang Wahyudi.

Kecuali Ratna, sembilan mantan pejabat tersebut semuanya sudah diadili di Pengadilan Negeri Banyuwangi selama tahun 2009. Mereka diganjar hukuman antara 4 tahun hingga 10 tahun. Ratna pernah menjalani pemeriksaan di Kejagung, Jakarta, Senin, 8 Pebruari 2010. Didampingi penasehat hukumnya, Slamet Yuwono dari kantor pengacara OC Kaligis, Ratna menghadapi penyidik sejak pukul 09.00 hingga pukul 15.30 WIB.

Pemeriksaan tersebut sesuai janji Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung saat itu, Didiek Hermanto. Namun, setelah pemeriksaan tersebut tidak ada lagi kabar tentang kelanjutan perkaranya.

Itu sebabnya aktivis sejumlah lembaga swadaya masyarakat anti korupsi berkali-kali menjadikan Kejaksaan Negeri Banyuwangi sebagai sasaran unjukrasa. Mereka melancarkan protes karena kejaksaan dinilai tidak adil dan bersikap tebang. Namun pihak Kejari Banyuwangi tidak bisa bersikap karena kasusnya ditangani Kejagung.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, Ratna Ani Lestari belum bisa dimintai konfirmasi. Sejak lengser dari jabatannya sebagai bupati, Ratna tidak bisa dijumpai di Banyuwangi. Upaya wartawan meminta bantuan suaminya, Gede Winasa, mantan Bupati Jembrana, Bali, juga tidak membawa hasil. Dua nomor telepon selulernya tidak bisa dihubungi. Pertanyaan yang diajukan melalui pesan pendek juga tidak mendapatkan jawaban. (Jalil Hakim, Ika Ningtyas)

Sumber: tempointeraktif, Senin, 22 Agustus 2011

Sumber Foto: koranisun.blogspot.com